Beriman dalam Tantangan Kemiskinan: Belajar bersama Para Tokoh Masyarakat dalam Membangun Sikap Tanggungjawab Sosial dan Upaya Konkret untuk Menanggapi Persoalan seputar Kemiskinan

sarasehan-kemiskinan
Pada hari Minggu, 26 Mei 2013, pukul 10.15 – 14.30 kemarin, Kolese St. Ignatius (Kolsani) menyelenggarakan sarasehan dengan mengambil tema “Beriman dalam Tantangan Kemiskinan: Belajar bersama Para Tokoh Masyarakat dalam Membangun Sikap Tanggungjawab Sosial dan Upaya Konkret untuk Menanggapi Persoalan seputar Kemiskinan”. Dalam sarasehan tersebut, seharusnya hadir GKR Hemas. Tetapi karena satu dan lain hal, beliau berhalangan datang. Sebagai gantinya, kami mengundang Ibu Dyah Suminar (istri mantan Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto) selaku penggerak PKK dan pelaku bisnis di Yogyakarta. Di samping itu, kami juga mengundang Ir. Syarif Armunanto, MM selaku Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul, yang mewakili Ibu Hajjah Badingah S.Sos (Bupati Gunung Kidul), dan Romo Benedictus Hari Juliawan, SJ selaku akademisi dalam bidang sosiologi Universitas Sanata Dharma, Romo Antonius Sumarwan, SJ selaku pendamping dan penggerak credit union, serta Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH, M. Hum selaku akademisi bidang hukum dari Universitas Atma Jaya. Selama sarasehan berlangsung, Ibu Sari Murti bertindak sebagai narasumber sekaligus moderator. Sarasehan kemarin dihadiri oleh 162 peserta. Jumlah tersebut di luar anggota komunitas Kolsani. Para peserta berasal dari komunitas atau organisasi pelaku dan pemerhati kemiskinan, para penggerak masyarakat, kelompok-kelompok kaum muda, Dewan Paroki beserta sejumlah umat lingkungan St. Antonius Kotabaru.

Sebelum memulai diskusi, Ibu Sari Murti mengajukan sebuah pertanyaan yang akan dicoba untuk dijawab dalam sarasehan tersebut, “Benarkah Gereja dan elemen non-Gereja telah berbuat banyak untuk menanggapi persoalan seputar kemiskinan? Ataukah sampai detik ini kita masih perlu merefleksikan kembali soal kemiskinan khususnya di Yogyakarta?” Salah satu tujuan dari sarasehan kali ini adalah untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama dari para tokoh masyarakat serta akademisi tentang perlunya perhatian dan kepedulian sosial pada masalah kemiskinan di sekitar, dan tentu saja juga upaya-upaya yang telah, sedang dan perlu untuk terus dilakukan sebagai tanggapan atas persoalan tersebut. Ibu Dyah Suminar mengawali diskusi dengan berbagi pengalamannya sebagai seorang mantan Ibu Walikota dan pengusaha. Sebelum menjadi seorang pendamping Walikota, beliau telah lebih dahulu memulai bisnisnya. Dalam dunia bisnis, beliau menyadari bahwa melalui lapangan pekerjaan yang dibukanya, beliau turut membantu pengentasan kemiskinan. Setelah menggulati perannya sebagai istri seorang Walikota, beliau menyaksikan bahwa penurunan angka kemiskinan yang diklaim oleh pemerintah ternyata hanya ada pada level makro, tidak menyentuh pada tingkat mikro. Dalam realita di masyarakat, jumlah orang miskin di perkotaan masih besar. Kemiskinan di kota sendiri rentan dengan kebodohan dan juga kriminalitas. Menurut beliau, untuk menyikapi dan mengentaskan persoalan-persoalan yang terkait dengan kemiskinan serta akibat-akibatnya, pendidikan menjadi suatu hal yang penting. Melalui pendidikan, penanaman nilai-nilai baik akan dapat memicu perubahan mental, terutama apabila kita berbicara mengenai “mental miskin”, suatu tantangan yang rupa-rupanya semakin menggejala di kalangan masyarakat kota. Berbicara tentang kemiskinan, Romo Benedictus Hari Juliawan SJ memaparkan konsep mengenai konsep kemiskinan di Indonesia. Secara umum kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang wajar dan bermartabat. Ketidakmampuan ini tidak melulu perkara ekonomi tetapi terkait erat dengan ketimpangan kekuasaan, gender, status sosial, kebebasan, partisipasi, dan lain-lain. Singkatnya, kemiskinan selalu terkait dengan aneka dimensi kehidupan. Kemiskinan bahkan selalu terkait dengan kesenjangan ekonomi, yaitu perbedaan kepemilikan dan akses terhadap aset berharga, antara kelompok miskin dan kelompok kaya di dalam masyarakat.

Menyambung persoalan tentang kesenjangan ekonomi, Romo Antonius Sumarwan memberikan gambaran seputar perkembangan credit union sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan yang mulai dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia. Kemiskinan hanya mampu diatasi oleh orang miskin itu sendiri. Baik pemerintah maupun elemen masyarakat, termasuk Gereja, perlu terus mengupayakan berbagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh orang miskin. Credit Union menjadi salah satu pilihan yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan keterbatasan secara ekonomi. Credit Union menawarkan tidak hanya dalam hal penyediaan “uang” bagi masyarakat, tetapi lebih dari itu juga pendampingan bagi para pengguna jasa.

Sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Ir. Syarif Armunanto, MM menambahkan bahwa pihak pemerintah sebenarnya telah mengupayakan berbagai program sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dalam konteks Gunungkidul, program-program itu tampak nyata dalam bidang pertanian dan pariwisata, termasuk juga penyediaan jasa yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Semua itu merupakan salah satu gerakan dari pemerintah untuk memberi kesempatan bagi masyarakat agar menjadi berdaya dari sisi ekonomi. Dari sudut pandang hukum, Ibu Sari Murti menekankan bahwa akses informasi tentang jaminan sosial yang tersedia bagi kaum miskin perlu untuk lebih dikembangkan. Adalah hak bagi orang miskin untuk dapat mengakses ketersediaan fasilitas yang diperuntukkan bagi mereka. Regulasi-regulasi terkait pekerjaan nampaknya juga perlu dibawa ke arah yang lebih terfokus, khususnya bagi posisi perempuan, yang selama ini juga turut membantu ekonomi keluarga.

Tanggapan positif atas pemaparan kelima orang narasumber tampak dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta sarasehan. Selama kurang lebih 90 menit, ada 10 peserta yang menyampaikan tanggapan serta pertanyaan mengenai tanggungjawab sosial terhadap persoalan-persoalan seputar kemiskinan. Salah satunya bahkan mengantar pada pertanyaan yang menyangkut Teologi dan Moral Sosial: “Apakah Gereja dapat disebut gagal ikut berperan sebagai agen pemberantas kemiskinan? Nyatanya, justru daerah-daerah di Indonesia, yang mayoritasnya beriman Kristiani, berada pada garis kemiskinan. Lalu apa yang mampu kita lakukan sebagai warga Gereja dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai baik untuk mengubah “mental miskin” demi kesejahteraan semua pihak? Tanpa memandang segala perbedaan latar belakang, entah sosial, kepercayaan, kultur atau kelompok/golongan politis, manakah langkah-langkah bersama yang dapat kita galang untuk itu?”

Sarasehan yang direncanakan berlangsung selama 3 jam rupa-rupanya dirasa belum memadai. Nyatanya, sarasehan berlangsung selama kurang lebih 4 jam, mulai pukul 10.15 hingga 14.30. Di dalamnya tercipta dialog yang mampu menjadi sarana edukasi bersama untuk membangun sikap tanggungjawab sosial dalam menanggapi soal kemiskinan. “Prefential option for the poor” menjadi pilihan sikap yang perlu disadari oleh semua pihak. Seluruh peserta sarasehan pun diharapkan mampu menjadi agen-agen penggerak untuk itu. Ada kesadaran bahwa pilihan sikap tersebut perlu dibangun melalui tindakan nyata, tidak sekedar lewat program-program karikatif baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, tetapi juga gerakan-gerakan penyadaran untuk mengajak semua pihak ikut terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama demi perubahan mentalitas kaum miskin.